Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan merupakan hasil konsensus politik dari pembentukan Provinsi Sulawesi-Barat. kesepakatan ini muncul karna Majene secara ekonomi dan politik tidak mampu bersaing dengan Kabupaten lain di Sulbar. Kita bisa melihat sendiri bagamana daya saing perpoitikan dan ekonomi di Kabupaten Majene yang sangat rendah. Bukan tidak mungkin Majene bisa mewujudkan cita-cita ini, jika konsistensi pemerintah dan masyarakatnya berjuang untuk mewujudkan hal itu. Namun dalam realitasnya kesiapan itu tidak nampak dan tidak dimiliki dikalangan pemerintah dan masyarakat.
Lebel kota pendidikan untuk Majene tidak lahir dari proses perkembangan Kultur pendidikannya tatapi hasil dari keseakatan politik. Bedanya dengan yogyakarta (kota pendidikan) lahir dari rahim kultur pendidikan. Dari kenyataan ini Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan hanya dipolitisasi untuk pembentukan Sulasiwe-Barat. Komitmen pemerintah tidak terbukti untuk untuk mewujdkan kota pendidikan, kita bisa melihat bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dan Kabupaten Majene, Hal-hal yang krusial dan sangat penting untuk dibenahi tidak dapat perhatian. Ini dikarenakan kota pendidikan hanya dimaknai dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi atau bangunan fisik semata. Itupun pembangunan fisik untuk pendidikan terjadi diskriminasi terhadap sekolah yang ada di daerah pelosok, bangunan yang masih layak di pakai tetapi direhabilitasi karena proyek, sementara banyak sekolah di daerah pelosok yang butuh perhatian dari pemerintah malah terabaikan, pembangunan fasilitas perpustakaan daerah tidak diperhatikan padahal ini sangat penting untuk membangun kalitas pendidikan ditambah lagi dengan buku-bukunya yang masih sangat terbatas.
Studi banding para pejabat ke-Kabupaten lain tidak membuahkan hasil apapun untuk Majene kecuali hanya menghabisi anggaran, ini terbukti dengan tidak adanya PERDA Pendidikan untuk Majene sebagai kota pendidikan. Jadi pertanyaanya, apa yang dilakukan pejabat daerah pada saat studi banding? apakah sekedar jalan-jalan atau rekreasi? entahlah, yang jelas tidak ada regulasi yang mengatur tentang Majene sebagai kota pendidikan.
Perkembangan pendidikan itu ditandai bangamana kultur pendidikan masyarakatnya. Jika Majene ini meman disiapkan untuk menjadi kota pendidikan maka setiap sudut kota pasti berbauh pendidikan. tetapi ini tidak terjadi di Majene pembangunan kualitas pendidikan tidak dienyahkan oleh pemerintah. Bagamana tidak para politisi bicara pendidikan pada saat momen politik, inikan lucu daerah ini. Pendidikan hanya dijadikan alat politik tetapi jika menduduki sebuah jabatan mereka lupa apa yang dilontarkan sebelumnya. Pada momen politik Baliho-Baliho yang berjejer hampir disemua pinggir jalan kabupaten Majene tidak memiliki nilai pendidikan namun malah yang ada hanya segelintir janji yang cenderung merusak keindahan Kota. Pendidikan juga sering dibicarakan lewat forum dialog dan seminar namun lagi-lagi hanya berhenti dalam wacana tanpa ada perealisasiannya.
Layak atau tidak ini menjadi tidak peting dipersoalkan, tetapi yang harus dipersoalkan adalah mau atau tidak mejadikan Majene sebagai kota pendidikan? jawabanya bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Menurut salah satu pengamat pendidikan mengatakan bahwa Majene ini belum ada tanda-tanda sebagai kota pendidikan disebabkan beberapa indikasi yang nampak di masyarakat minat baca dan diskusi masih sangat rendah. Ia juga menyebutkan bahwa makna Majene Kota Pendidikan telah membuat sejumlah kalangan terkecoh karena propaganda dari pemerintah tentang Kota Majene sebagai Kota Pendidikan yang sangat berlebihan.
Penetapan Majene sebagai kota pendidikan ini tidak lepas dari kepetingan politik dan meman lahir dari rahim politik, sehingga nasib pendidikan kita diterlantarkan oleh pemerintah. Realitas ini telah merusak citra pedidikan dan moralitas peradaban.
0 Comments