MAJENE DIPOLITISASI SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN

Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan merupakan hasil konsensus  politik dari pembentukan Provinsi Sulawesi-Barat. kesepakatan ini muncul karna Majene secara ekonomi dan politik tidak mampu bersaing dengan Kabupaten lain di Sulbar. Kita bisa melihat sendiri bagamana daya saing perpoitikan dan ekonomi di Kabupaten Majene yang sangat rendah. Bukan tidak mungkin Majene bisa mewujudkan cita-cita ini, jika konsistensi pemerintah dan masyarakatnya berjuang untuk mewujudkan hal itu.  Namun dalam realitasnya kesiapan itu tidak nampak dan tidak dimiliki dikalangan pemerintah dan masyarakat.

Lebel kota pendidikan untuk Majene tidak lahir dari proses perkembangan Kultur pendidikannya tatapi hasil dari keseakatan politik. Bedanya dengan yogyakarta (kota pendidikan) lahir dari rahim kultur pendidikan. Dari kenyataan ini Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan hanya dipolitisasi untuk pembentukan Sulasiwe-Barat. Komitmen pemerintah tidak terbukti untuk untuk mewujdkan kota pendidikan, kita bisa melihat bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dan Kabupaten Majene, Hal-hal yang krusial dan sangat penting untuk dibenahi tidak dapat perhatian. Ini dikarenakan kota pendidikan hanya dimaknai dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi atau bangunan fisik semata. Itupun pembangunan fisik untuk pendidikan terjadi diskriminasi terhadap sekolah yang ada di daerah pelosok, bangunan yang masih layak di pakai tetapi direhabilitasi karena proyek, sementara banyak sekolah di daerah pelosok yang butuh perhatian dari pemerintah malah terabaikan, pembangunan fasilitas perpustakaan daerah tidak diperhatikan padahal ini sangat penting untuk membangun kalitas pendidikan ditambah lagi dengan buku-bukunya yang masih sangat terbatas.

Studi banding para pejabat ke-Kabupaten lain tidak membuahkan hasil apapun untuk Majene kecuali hanya menghabisi anggaran, ini terbukti dengan tidak adanya PERDA Pendidikan untuk Majene sebagai kota pendidikan. Jadi pertanyaanya, apa yang dilakukan pejabat daerah pada saat studi banding? apakah sekedar jalan-jalan atau rekreasi? entahlah, yang jelas tidak ada regulasi yang mengatur tentang Majene sebagai kota pendidikan.

Perkembangan pendidikan itu ditandai bangamana kultur pendidikan masyarakatnya. Jika Majene ini meman disiapkan untuk menjadi kota pendidikan maka setiap sudut kota pasti berbauh pendidikan. tetapi ini tidak terjadi di Majene pembangunan kualitas pendidikan tidak dienyahkan oleh pemerintah. Bagamana tidak para politisi bicara pendidikan pada saat momen politik, inikan lucu daerah ini. Pendidikan hanya dijadikan alat politik tetapi jika menduduki sebuah jabatan mereka lupa apa yang dilontarkan sebelumnya. Pada momen politik Baliho-Baliho yang berjejer hampir disemua pinggir jalan kabupaten Majene tidak memiliki nilai pendidikan namun malah yang ada hanya segelintir janji yang cenderung merusak keindahan Kota. Pendidikan juga sering dibicarakan lewat forum dialog dan seminar namun lagi-lagi hanya berhenti dalam wacana tanpa ada perealisasiannya.

Layak atau tidak ini menjadi tidak peting dipersoalkan, tetapi yang harus dipersoalkan adalah mau atau tidak mejadikan Majene sebagai kota pendidikan? jawabanya bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Menurut salah satu pengamat pendidikan mengatakan bahwa Majene ini belum ada tanda-tanda sebagai kota pendidikan disebabkan beberapa indikasi yang nampak di masyarakat minat baca dan diskusi masih sangat rendah. Ia juga menyebutkan bahwa makna Majene Kota Pendidikan telah membuat sejumlah kalangan terkecoh karena propaganda dari pemerintah tentang Kota Majene sebagai Kota Pendidikan yang sangat berlebihan.

Penetapan Majene sebagai kota pendidikan ini tidak lepas dari kepetingan politik dan meman lahir dari rahim politik, sehingga nasib pendidikan kita diterlantarkan oleh pemerintah. Realitas ini telah merusak citra pedidikan dan moralitas peradaban.

KOLONIALISASI TERSELUBUNG DI BALIK MUATAN PENGETAHUAN LEWAT JALUR PENDIDIKAN

 “Dengan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dan Pancasila, kita prinsipil dan dengan perbuatan, berjuang terus melawan kolonialisme dan imperialisme di mana saja”. 

(Seokarno. 1954)

Di awal tulisan ini mengutip dari pidato Bung Karno yang menegaskan untuk melawan kolonialisme dan imprerialisme di mana saja dan menjadikan pancasila segai dasar negara dan rujukan dalam mengambil setiap kebijakan Negara. Sebab, Kolonialisme telah mendarah daging di negeri ini dengan model baru yang bersaran dalam dunia pendidikan yang disisakan oleh konsep trias politika atau politik balas budi pada tahun 1901 yang dicetuskan oleh van deventer pada saat terpilih sebagai anggota parlemen.


Tri logi van deventer yang di dalamnya terdiri dari emigrasi (perpindahan penduduk), irigasi (pengairan) dan edukasi (pendidikan) merupakan gagasan baru pembaharuan politik yang diberi judul Etische Richting (Haluan Etika) yang lebih dikenal dengan politik etis dimana adanya kewajiban bagi pemerintahan Belanda untuk memperbaiki kesejahteraan dan kedudukan orang pribumi. Pendidikan kolonialisme Belanda yang diajarkan pada penduduk pribumi memiliki tujuan untuk mendapatkan buruh/pelayan yang di gaji murah untuk perusahaan, karna jika mendatangkan tenaga kerja dari belanda maka Belanda harus mengeluarkan banyak biaya dan harus menggaji dengan uang dollar, untuk itulah belanda kemudian membangun sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi, itupun hanya diajari membaca menulis dan menghitung untuk persiapan tenaga buruh di perusahaan.

Shirley Brice Heath  mengatakan Pada awal abad ini, para pemilik pabrik merancang sekolah agar menjadi tempat pemuja budaya kota yang membuat buruh pabrik menjadi jinak dan nrimo. Selama beberapa dekade, telah lahir generasi baru yang menggantikan orangtuanya di pabrik, selain juga bertambahnya persekolahan. Senyatanyalah, sekolah bukan arena objektif yang netral. Ia merupakan lembaga yang bertujuan mengubah dasar-dasar nilai, ketrampilan, dan pengetahuan manusia.

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa Politik Etis penjajah sepertinya akan lunak dengan kemajuan pendidikan pribumi, tetapi tetap saja pola kebijakan pendidikan kolonial tersebut menunjukkan sifat intelektualis, alitis, individualis dan materialis (Rifa’i, 2011: 83) Penjajahan Belanda menerapkan pendidikan yang sangat diskriminatif dan menghalangi perkembangan pendidikan lokal. Prinsif pendidikan yang diajarkan hanya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan lebih di khsuskan pada golongan bangsawan dan priai saja. Pendidikan merupakan alat transformasi sosial dalam masyarakat modern, dengan kata lain pendidikan dan kekuasaan sangat berhubungan erat, betapa kekuasaan pendidikan sangat besar dan bisa mengubaha wajah dunia. Pendidikan yang dijadikan alat untuk melegetimasi kekuasaan kolonial Belanda untuk meredam nasionalisme.

Di sinilah berawal pendidikan di Indonesia diarahkan semata-mata hanya untuk bekerja atau menjadi buruh yang hanya menciptakan budaya bisu dan dijajah tanpa sadar. Sampai di era modern ini pendidikan kita masih sangat mengecewakan yang memakai paradigma behaviorisme dan strukturalisme eropa, ini kemudian mengkonstruk paradigma masyarakat dunia ketiga dalam merumuskan sistem pendidikan yang berpijak pada pengetahuan Eropa memiliki corak liberal yang menjarah kebebasan individu dari proses penindasan oleh kolonialisme yang tidak disadari. Parahnya lagi, kolonialisasi dalam proses pendidikan yang samar ini, siswa menghadapi dan menganggap sebagai suatu hal yang wajar. Proses Dehumanisasi membuat peserta didik terealinasi dari realitas lingkungannya.

Keterjebakan pendidikan kita dalam paradigma konservatif yang secara umum sangat liberal. Ini ditandai dengan proses privatisasi, model subjek-objek, serta orientasinya yang kental dengan ideologi kapitalisme. Ketika dunia didera gelombang globalisasi, pendidikan kian bergeser dari status dan fungsi awalnya. Pendidikan mau tidak mau dipaksa tereduksi hanya sebagai komoditas dan harus terbingkai dalam logika pasar. Faulo Freire mengatakan bahawa pendidikan model semacam ini adalah pendidikan model gaya bank (baking model) model pendidikan ini menjadi tidak manusiawi, tapi menyiapkan peserta didik sebagai homo economicus semata. Ditambah lagi dengan biaya pendidikan yang sangat mahal akibat dari komersialisasi pendidikan atau menjadi lahan bisnis, megakibatkan banyak mahasiswa terjebak dalam paragmatisme pasar yang merosotkan fotensi-fotensi untuk melakukan transformasi sosial.

Pendidikan menurut freire adalah menyangkut kesadaran manusia, freire mengklasifikasikan kesadaran dalam tiga tingkatan, ia menjelasakan proses dehumanisasi telah menjadi bagian yang melekat ada pendidikan. proses dehumanisasi akibat ketidak tahuan manusia yang berimflikasi pada struktur kesadaran. Ia mengklasifikasikan bentuk kesadaran, yang pertama adalah kesadaran megic, kesadaran Naif dan kesadaran kritis.

Kesadaran magic yakni kesadaran yang hanya berhenti melihat dan merasakan penindasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan tidak mampu melihat kaitan antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya, dalam dunia pendidikan, guru adalah kebenaran tunggal yang harus diikti dan ditiru oleh peserta didik.
Kesadaran tahap berikutnya adalah kesadaran naif yaitu sadar akan terjadi penindasa tapi tidak nmenghiraukannya atau pasrah dengan keadaan, kesadaran ini menekankan peranan dan aspek manusia sebagai penyebab timbulnya persoalan. Maka, pembenahan dan perbaikan atas seluruh bangunan masyarakat harus diarahkan pada manusianya sendiri. Anak didik harus diberi motivasi, dorongan, kursus, traning, dan sebagainya sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan sistem dalam masyarakat yang dianggap benar itu.

Selanjutnya adalah kesadaran kritis. yaitu menyadari adanya proses penindasan dan bertindak untuk keluar dari proses penindasan itu. Yang ingin dicapai di sana adalah bagaimana merombak tatanan yang timpang tersebut dan mentransformasikannya dalam situasi yang lebih baik.

Freire tidak hanya mengkritik pendidikan yang ada di negara dunia ketiga tapi juga memiliki tawaran untuk keluar dari jeratan pendidikan liberal ini. dari berbagai tawaranya salah satu diantaranya bahwa pendidikan harus kemballi memanusiakan manusia, dan pendidikan harus terlibat dalam politik dalam hal ini bukan politik praktis tetapi  bagaimana pendidikan mempengaruhi dunia politik bukan politik yang mengendalikan pendidikan. Relasi pendidikan dan politik meman tidak bisa dipisahkan, perkembangan pendidikan tergantung dari siapa penguasa dalam sebuah negara. Prancis Bacon mengatakan bahwa pendidikan adalah kekuasaan. kita bisa melihat bagamana pendidikan dijadikan alat Hegemoni kekuasaan di zaman seoharto yang menciptakan budaya bisu dalam pendidikan dan masyarakat. Disinilah freire menekankan bahwa pendidikan harus menjadi patron politik.

Dalam wacana teori kritik, konsepsi politik dipahami secara berbeda dengan pemahaman modernisme konvensional. Politik merupakan bentuk manifestasi dari relasi-relasi kekuasaan pada semua level interaksi sosial; tindakan subjektivitas seseorang senantiasa berada dalam relasi-relasi kepentingan, maka pengetahuan dan kekuasaan membangun relasi yang mutual.

Berangkat dari teori hegemoni juga berawal dari konsep diskursus-nya Foucault. Dalam pengertian intelektual Prancis, diskursus (wacana) adalah cara menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan di antara semua aspek ini. Dengan cakupan pengertian seperti ini, Foucault menulis salah satu judul bukunya dengan Power/Knowledge, kekuasaan dan pengetahuan seperti dua sisi mata uang. Kekuasaan (dan sekaligus pengetahuan) bukanlah sebuah entitas atau kapasitas yang dapat dimiliki oleh satu orang atau lembaga, melainkan sebuah jaringan yang tersebar di mana-mana dan selalu bergerak atau bergeser.

Kolonialisme berperan besar dalam membentuk mental dan kognisi publik masyarakat kolonial. Pendidikan  warisan kolonial Belanda masih sangat melekat di jantung pendidikan kita yang menghilangkan kesadaran Nasionalisme, dan mengakibatkan terjadinya benturan idealisme dengan tuntutan paragmatisme di era globalisasi dunia datar ini yang ditandai dengan hilangnya batas-batas negara (transnasional) dan free market yang didominasi oleh paradigma ekonomi. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang lahirpun bersifat materialistik atau money oriented yang merupakan jangkaran untuk kolonialisasi politik dalam rangka untuk memperkuat dominasi asing di Bangsa ini.

Reference :

Freire Paulo, Politik Pendidikan.Pustaka Belajar
Benny Susetyo.Politik Pendidikan Pengasa.Yogyakarta : Elkis, 2005
Tilaar, H. A. R. & Nugroho, R. (2009). Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
http://blog-kusaeri.blogspot.com/2012/11/neoliberalisme-dalam-perspektif.html